Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta

Posted by By Dwi Rayhan Sunandar Putra Posted by By Dwi Rayhan Sunandar Putra 29 Min Read
Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta

Bagi kamu yang sedang mencari artikel mengenai syarat pendirian perguruan tinggi swasta. Kamu bisa cek artikel ini!

Pendirian perguruan tinggi swasta (PTS) adalah pembentukan perguruan tinggi swasta (PTS) oleh Badan Penyelenggara (yayasan, perkumpulan, persyarikatan, badan hukum nirlaba lainnya) yang dapat berbentuk:

1. Universitas, adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan bisa menyelenggarakan pendidikan vokasi, atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:

  • Jenis Pendidikan Akademik
  • Program Sarjana;
  • Program Magister;
  • Program Doktor;
  • Jenis Pendidikan Vokasi
  • Program Diploma Tiga;
  • Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
  • Program Magister Terapan;
  • Program Doktor Terapan; dan/atau
  • jenis Pendidikan Profesi
  • Program Profesi;

yang terdiri atas paling sedikit 5 (lima) Program Studi pada program sarjana yang mewakili 3 (tiga) Program Studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi, serta 2 (dua) Program Studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial;

2. Institut, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:

  1. Jenis Pendidikan Akademik
  • Program Sarjana;
  • Program Magister;
  • Program Doktor;
  • Jenis Pendidikan Vokasi
  • Program Diploma Tiga;
  • Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
  • Program Magister Terapan;
  • Program Doktor Terapan; dan/atau
  • Jenis Pendidikan Profesi
  • Program Profesi;

yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) program studi pada Program Sarjana;

3. Sekolah Tinggi, adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis-jenis pendidikan akademik, dan bisa menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan profesi dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:

  1. Jenis Pendidikan Akademik
  • Program Sarjana;
  • Program Magister;
  • Program Doktor;
  • Jenis Pendidikan Vokasi
  • Program Diploma Tiga;
  • Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
  • Program Magister Terapan;
  • Program Doktor Terapan; dan/atau
  • Jenis Pendidikan Profesi
  • Program Profesi;

yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program

Sarjana. Tanpa basa-basi lagi berikut syarat pendirian perguruan tinggi swasta.

Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta

Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta

Pemenuhan Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta dan Dokumen Untuk Pendirian perguruan tinggi swasta (PTS). Pemenuhan syarat minimum akreditasi dan dokumen untuk syarat pendirian perguruan tinggi swasta sebagai berikut:

NoSyarat Pendirian Perguruan Tinggi SwastaDokumen
1Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta yang pertama adalah Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang akan didirikan adalah Badan Penyelenggara yang telah memenuhi legalitas, sebagai berikut:   Memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);   Memiliki keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan.    Scan asli Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);   Scan asli Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan.  
2Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta yang kedua adalah Persetujuan tertulis Pendirian PTS dari organ Badan Penyelenggara (misal Ketua Pengurus Yayasan), atau yang sejenis.  Scan asli Berita Acara dan daftar hadir rapat persetujuan pendirian PTS dari organ Badan Penyelenggara (misal Ketua Pengurus Yayasan), atau yang sejenis.  
3Memperoleh Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi diterbitkan) yang memuat:   Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayah LLDIKTI tempat PTS akan didirikan, atau apabila domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili PTS yang akan didirikan, rekomendasi diminta dari LLDIKTI di wilayah Badan Penyelenggara berdomisili;   Tingkat kejenuhan Program Studi yang akan dibuka dibandingkan dengan jumlah program studi yang sama di wilayah LLDIKTI; dan   Tingkat keberlanjutan PTS yang akan didirikan beserta semua Program Studi yang akan dibuka untuk memenuhi syarat minimum akreditasi suatu PTS.  Scan asli Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat  
4Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta selanjutnya adalah Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dosen tetap pada Program Sarjana, dengan ketentuan:   Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengusulan pendirian PTS;   Paling rendah berijazah magister atau yang setara, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang akan dibuka;   Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekivalensi Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu bagi calon dosen tetap;   Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau belum memiliki Nomor Induk Dosen Khusus;   Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;   Bukan pegawai tetap pada instansi lain;   Bukan Aparatur Sipil Negara; dan   Calon dosen tetap harus menandatangani perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai calon dosen tetap untuk setiap usul pembukaan program studi akademik dengan Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan.  Scan asli KTP calon dosen tetap.   Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh.   Scan asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi.   Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP.   Daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani   Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap antara Badan Penyelenggara dan calon dosen tetap    
5Lahan untuk kampus perguruan tinggi yang akan didirikan memiliki luas paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) m2 untuk universitas, 8.000 (delapan ribu) m2 untuk institut, dan 5.000 (lima ribu) m2 untuk sekolah tinggi, dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan. Dalam hal luas lahan untuk kampus PTS sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dipenuhi, kekurangan luas lahan dapat diperhitungkan dengan luas bangunan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.   Dalam hal status lahan untuk kampus PTS belum atas nama Badan Penyelenggara, Badan Penyelenggara dapat menggunakan lahan atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewamenyewa dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewa-menyewa tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa-menyewa ditandatangani dan tidak dapat diperpanjang.  Scan asli Sertipikat hak atas tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan; atau   Scan asli Akta perjanjian sewamenyewa yang dibuat oleh notaris dengan mencantumkan hak untuk membeli pertama kali.  
6Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta berikutnya adalah Telah tersedia sarana dan prasarana untuk PTS yang akan didirikan terdiri atas:   Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m2 per mahasiswa;   Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m2 per orang;   Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m2 per orang;   Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m2 termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;   Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;   Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;   Dalam hal prasarana untuk kampus PTS sebagaimana dikemukakan di atas belum dapat dipenuhi, Badan Penyelenggara dapat menggunakan prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewamenyewa prasarana dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewamenyewa tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa-menyewa ditandatangani dan tidak dapat diperpanjang;  Akta notaris tentang perjanjian sewa-menyewa prasarana (gedung).  
7Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi;Semua Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi beserta lampirannya dibuat untuk setiap usul program studi akademik.  
8Kurikulum program studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;  Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi terkait kurikulum yang memuat:   Profil lulusan;   Keunikan program studi;   Capaian pembelajaran lulusan;   Struktur kurikulum; dan   RPS dari 10 (sepuluh) mata kuliah penciri program studi.  
9nah, Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta berikutnya adalah Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan ketentuan:   Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan pendirian perguruan tinggi;   Paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan   Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.Scan asli KTP calon tenaga kependidikan;   Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan; dan   Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;  
10Studi kelayakan pendirian PTS  Dokumen Studi kelayakan PTS yang akan didirikan  
11Organisasi dan tata kerja PTS yang memiliki 5 (lima) unsur, yaitu:   Unsur penyusun kebijakan;   Unsur pelaksana akademik;   Unsur penjaminan mutu;   Unsur penunjang akademik atau sumber belajar; dan   Unsur pelaksana administrasi atau tata usaha.  Dokumen rancangan organisasi dan tata kerja PTS yang akan didirikan.  
12Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)Dokumen rancangan SPMI PTS yang akan didirikan  
13Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta berikutnya adalah Laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS, dengan ketentuan:   Tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau   Dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun;  laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ISAK 32/2019; atau   laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS yang telah diaudit.  
14nah, untuk Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta yang terakhir adalah Menyatakan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari PTS yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh semua organ Badan Penyelenggara.  Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari Badan Penyelenggara PTS yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh semua organ Badan Penyelenggara.  

Penjelasan Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta pada tabel di atas sebagai berikut:

  1. Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta angka 1 sampai dengan angka 7 adalah persyaratan mutlak, yang artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul belum disetujui.
  • Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Minimum Akreditasi Program Studi untuk setiap usul program studi akademik baru, dibuat dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh Badan Penyelenggara.
  • Usul program studi akademik menggunakan nomenklatur yang tercantum dalam Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian.
  • Semua dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi lapangan, termasuk studi kelayakan, rancangan organisasi dan tata kerja.

Ingin Mendirikan Perguruan Tinggi Sendiri? Bisa Kok. Silahkan Konsultasi Sekarang

Syarat Pendirian InstitutSyarat Pendirian Institut

">
Syarat Pendirian Institut

setelah kita membahas mengenai Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, dan berikutnya adalah syarat pendirian institut

Berikut ini kami paprkan mengenai syarat pendirian institut

1. yang pertama dalam Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta adalah DASAR HUKUM (DASAR PERTIMBANGAN):Ketentuan Pasal 31 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 PeraturanPemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi danPengelolaan Perguruan Tinggi

2. yang kedua dalam Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta adalah Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Pendidikan Tinggi adalah jenjangpendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, programsarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis,yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia(PASAL 1 ANGKA 1)3.

3. Pendirian Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut Pendirian PTS adalahpembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademikomunitas oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba (PASAL 1ANGKA 3)4.

4. selanjutnya dalam Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta adalah Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PASAL 1 ANGKA 3).

5. Pendirian dan perubahan PTN dan PTS bertujuan:

a. meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi Pendidikan Tinggi di seluruhwilayah Indonesia; dan

b. meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepadamasyarakat untuk mendukung pembangunan nasional (PASAL 2 AYAT 1)

6. Pendirian perguruan tinggi merupakan pembentukan PTN atau PTS (PASAL 3 AYAT 1).

7. PTN atau PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:a.

a. universitas;

b. institut;

c. sekolah tinggi;

d. politeknik;

e. akademi; atau

f. akademi komunitas. (PASAL 3 AYAT 2)

8. yang kedelapan dalam Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta adalah Institut menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakanpendidikan vokasi dan/atau profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan danteknologi tertentu, melalui:

a. program sarjana;

b. program magister;

c. program doktor;

d. program diploma tiga;

e. program diploma empat atau sarjana terapan;

f. program magister terapan;

g. program doktor terapan; dan/atauh.

h. program profesi,yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) Program Studi pada program sarjana (PASAL 3AYAT 4)

9. Program diploma yang diselenggarakan institut, paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah program sarjana (PASAL 4 AYAT 2)

10. selanjutnya dalam Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta adalah Universitas, institut, dan sekolah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), danayat (3) tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi padaprogram diploma di politeknik, akademi, dan/atau akademi komunitas di dalam kota ataukabupaten tempat universitas, institut, dan sekolah tinggi tersebut berada(PASAL 4 AYAT 4).

11. kemudian yang selanjutnya dalam Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta adalah Program Studi pada program magister atau program magister terapan dapatdiselenggarakan setelah Program Studi dalam cabang ilmu yang sama pada programsarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi denganperingkat akreditasi paling rendah Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturanperundang-undangan (PASAL 4 AYAT 5).

12. Apabila program magister atau program magister terapan sebagaimana dimaksud padaayat (5) merupakan program magister atau program magister terapan multidisiplin, palingsedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada program sarjana atau program diplomaempat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendahBaik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (PASAL 4 AYAT 6).

13. Program Studi pada program doktor atau program doctor terapan dapat diselenggarakansetelah Program Studi sebidang pada program magister atau program magister terapantelah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali, kecualiditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (PASAL 4 AYAT 7).

14. selanjutnya grogram doctor dalam Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta. Apabila program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)merupakan program doktor atau program doktor terapan multidisiplin, paling sedikit 2(dua) Program Studi yang relevan pada program magister atau program magister terapan,telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali, kecualiditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (PASAL 4 AYAT 8)

15. berikutnya dalam Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta adalah Program profesi dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada programsarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi denganperingkat akreditasi paling rendah Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturanperundangundangan (PASAL 4 AYAT 9).

16. Pendirian PTS meliputi:a.

a. Pendirian PTS oleh Badan Penyelenggara; atau

b. Pendirian PTS yang dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi asing (PASAL10 AYAT

17. Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syaratminimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi sesuai dengan Standar NasionalPendidikan Tinggi (PASAL 11 AYAT 1

18. Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (PASAL 11 AYAT 2)

a. kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar NasionalPendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Dosen untuk 1 (satu) Program Studi, paling sedikit berjumlah:

  1. 5 (lima) orang pada program diploma atau program sarjana untuk universitas,institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi; dan
  2. 2 (dua) orang pada akademi komunitas, dengan ketentuan:
  • Memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;
  • Dapat bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP;
  • Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
  • Bukan guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan TenagaKependidikan;
  • bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
  • bukan Aparatur Sipil Negara;

c. 3 (tiga) instruktur untuk 1 (satu) Program Studi pada akademi komunitas dengankualifikasi yang ditentukan dalam pedoman pendirian;

d. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani ProgramStudi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayaniperpustakaan, dengan ketentuan

  1. Paling rendah berijazah diploma tiga;
  2. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
  3. bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu;

e. organisasi dan tata kerja PTS disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan memiliki luas paling sedikit:

  1. 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk universitas;
  2. 8.000 (delapan ribu) meter persegi untuk institut; atau
  3. 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk sekolah tinggi, politeknik, akademi, atauakademi komunitas,dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama BadanPenyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak GunaBangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan;

g. telah tersedia sarana dan prasarana terdiri atas:

  1. ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per Mahasiswa;
  2. ruang Dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
  3. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
  4. ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruangbaca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah Mahasiswa;
  5. ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuaidengan kebutuhan setiap Program Studi; dan
  6. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul peR Program Studi sesuai dengan bidangkeilmuan pada Program Studi,

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.

19. selanjutnya Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta adalah Dalam hal luas lahan untuk kampus PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tidakdapat dipenuhi, Menteri dapat menentukan berdasarkan luas bangunan. (PASAL 11 AYAT3

20. Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam dokumenyang relevan untuk Pendirian PTS, yang terdiri atas: (PASAL 11 AYAT 4)a.

a. studi kelayakan;b.

b. usul pembukaan setiap Program Studi;c.

c. rekomendasi LLDIKTI di wilayah PTS yang akan didirikan;d.

d. berita acara dan daftar hadir rapat persetujuan Pendirian PTS dari organ BadanPenyelenggara;

e. fotokopi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang:

  1. Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara dan perubahannya;
  2. Keputusan pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari pejabatyang berwenang;
  3. Surat pencatatan pemberitahuan berbagai perubahan Akta Notaris pendirian BadanPenyelenggara yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. Sertipikat lahan yang akan digunakan untuk PTS yang akan didirikan;

f. Laporan keuangan Badan Penyelenggara:

  1. tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telahberoperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
  2. dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telahberoperasi lebih dari 3 (tiga) tahun

g. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan danaoperasional dari PTS yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh semua anggotaorgan Badan Penyelenggara.

21. berikutnya dalam Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta adalah Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus membuat surat pernyataankesediaan menjadi Dosen tetap PTS yang akan didirikan (PASAL 11 AYAT 5)

Rekomendasi LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berisi : (PASAL 11 AYAT 6)

  • Rekam jejak Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayah LLDIKTI tempat PTS akandidirikan, atau apabila domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili PTSyang akan didirikan, rekomendasi diminta dari LLDIKTI di wilayah Badan Penyelenggaraberdomisili;
  • Tingkat kejenuhan berbagai Program Studi yang akan dibuka dalam Pendirian PTStersebut di wilayah LLDIKTI; dan
  • tingkat keberlanjutan PTS yang akan didirikan beserta semua Program Studi yang akandibuka.

23. yang terakhir dalam Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta adalah Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur Pendirian PTS ditetapkan olehdirektur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya (PASAL 11 AYAT 7)

Syarat Pendirian Sekolah Tin>Syarat Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam

">
Syarat Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam

Setelah membahas mengenai Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, berikutnya syarat yang akan kami paparkan adalah syarat pendirian sekolah tinggi agama islam

syarat pendirian sekolah tinggi agama islam minimal aspek yang dinilai tentang jumlah dan kualifikasidosen tetap untuk setiap program studi, jumlah dan jenis program studi, jumlahdan kualifikasi tenaga administrasi dan penunjang akademik, serta sarana danprasarana merujuk pada Lampiran Keputusan Menteri Agama No. 394/2003dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000.

Berikut kami paparkan Syarat Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam dengan bentuk tabel.

1.Unsur Pelaksanaan Akademik 
 a. jumlah minimal program studi pada akademi1 prodi
 b. jumlah minimal program studi pada sekolah tinggi2 prodi
 c. jumlah minimal program studi pada institut  6 prodi
2.Kurikulum Program studi memenuhi baku minimal yangditetapkan Ditjen Pendis  Ya/Tdk
3.Tenaga Pendidik dan Kependidikan untuk setiap Programstudi (minimal)   
 a. Dosen tetap 
 Jumlah6
 Kualifikasi PendidikanS-2
 b. Nisabah dosen terhadap mahasiswa 
 Bidang IPA1:20
 Bidang IPS1:30
 Ilmu agama1:30
 C. Tenaga kependidikan / administrasi 
 Jumlah2
 Kualifikasi Pendidikan 
 S-11
 D-31
 d. Tenaga penunjang akademik 
 Jumlah1
 Kualifikasi Pendidikan  D-3
4.Calon mahasiswa tiap prodi  30
5.Proyeksi pembiayaan   
 a. Jangka waktu5 th
 b. Dana yang disiapkan (Rp) per prodi  300 Jt
6.Sarana dan PrasaranaSesuai Ketentuan

Syarat Sekolah Tinggi Menjad>Syarat Sekolah Tinggi Menjadi Universitas

">
Syarat Sekolah Tinggi Menjadi Universitas

Nah, berikutnya syarat terakhir yang akan kami berikan dalam Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta adalah syarat sekolah tinggi menjadi universitas

Mulai Januari 2019, persyaratan 10 Program Studi (Prodi) tidak lagi diwajibkan dalam mendirikan Universitas, melainkan hanya 5 Program Studi.

Lima program studi tersebut meliputi tiga ilmu eksakta dan dua dari ilmu-ilmu sosial. Peraturan sebelumnya mewajibkan 10 program studi untuk membuka universitas.

Patdono menjelaskan hal ini pada hari Kamis (12 Juni 2018) lalu dalam Dialog Muswil III untuk wilayah Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Organisasi dan Lembaga Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (AB-PPTSI).

Mengutip rilis Humas Lembaga Layanan Dikti Wilayah IX Sulawesi, Jumat (7/12/2018), kebijakan baru tersebut menjadi bagian penting dalam percepatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Namun, saat ini tidak ada izin untuk mendirikan universitas baru. Namun preferensi diberikan kepada perguruan tinggi yang akan digabung menjadi Universitas.

“Mendirikan institut juga diberikan kemudahan. Jika dulu membutuhkan 6 prodi maka aturan baru hanya butuh 3 prodi saja,” kata Padono.

Dialog AB-PPTSI juga menghadirkan dua pakar lainnya. Prof. Thomas Suyatno, Direktur AB-PPTSI Pusat dan Prof. Jasruddin MSi, Direktur LLDikti Kabupaten 9 Sulawesi. (*)

Syarat dan Usulan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

Usulan pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terlebih dahulu harus memenuhi syarat dan kriteria minimal sebagaimana dalam Kepmen No. 234/U/2000, No. 232/U/2000, dan Kepdirjen DIKTI No. 108/DIKTI/Kep/2001.

Usulan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta baru saat ini ada dua jalur proses, tahap pertama yaitu secara offline dengan terlebih dahulu mengisi formulir 1 s/d formulir 3 yang dapat Anda unduh pada link berikut http://prodibaru.dikti.go.id.

Tahap kedua yaitu secara online setelah mendapat user id dan password. Kemudian mengisi formulir 4 dan formulir 5 sesuai dengan ketetapan mekanisme.

Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta yang harus disusun/dipenuhi adalah sebagai berikut:

  1. Badan Penyelenggara PTS memiliki Akta Notaris Pendirian Yayasan dan sudah disahkan oleh SK Kemenkumham
  2. Rekomendasi LLDIKTI setempat
  3. Memiliki dosen berjumlah 5 (lima) orang untuk setiap program studi
  4. Yayasan memiliki lahan, untuk Akademi, politeknik dan Sekolah tinggi minimal 5000 m2, Institut 8000 m2 dan Universitas minimal 10000 m2.
  5. Laporan keuangan yayasan sudah berdiri lebih 1 tahun, dan Laporan Keuangan yang sudah di Audit oleh Akuntan Publik untuk Yayasan yang sudah berdiri lebih dari 3 Tahun.
  6. Fotocopy rekening koran 3 bulan terakhir untuk yayasan yang sudah berdiri kurang dari 1 tahun.
  7. Dokumen Standar Penjaminan Mutu (SPMI)
  8. Study Kelayakan

Kesimpulan

Nah, mungk>Kesimpulan bisa kami sampaikan mengenai Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta. Semoga dengan adanya artikel ini dapat membantu rekan-rekan. Terimakasih!!

Tags:
Dwi Rayhan Sunandar Putra
Dwi Rayhan Sunandar Putra
View More Posts
Dwi Rayhan Sunandar: Pembimbing teknis publikasi ilmiah. Dapatkan panduan cara memformat artikel yang benar, tips menghindari desk reject, dan langkah submission efisien. Pastikan artikel Anda lolos!